SurabayaPostNews – Mahkamah Konstitusi Spanyol memutuskan pada hari Rabu bahwa perintah penguncian ketat tinggal di rumah yang dikeluarkan pemerintah Spanyol dalam keadaan darurat selama gelombang pertama COVID-19 tahun lalu tidaklah konstitusional .
Sementara untuk pembatasan besar dalam keadaan darurat, pengadilan mengatakan ketentuan yang memerintahkan penduduk keluar dari jalan kecuali untuk perjalanan belanja singkat, perjalanan kerja yang tidak dapat dihindari dan bisnis penting lainnya melanggar Konstitusi Spanyol.
Pengadilan mengeluarkan pernyataan singkat yang menggambarkan putusan itu sebagai keputusan terpisah. Penyiar negara TVE mengatakan enam hakim mendukung dan lima menentang. Keputusan penuh diharapkan akan dirilis dalam beberapa hari mendatang.
Menurut TVE, pengadilan memutuskan bahwa pembatasan pergerakan melanggar hak-hak dasar warga negara dan keadaan darurat secara konstitusional merupakan mekanisme yang tidak memadai untuk melakukan itu. Enam hakim mengatakan keadaan pengecualian, yang memungkinkan pemerintah untuk menangguhkan hak-hak dasar, akan diperlukan.
Mahkamah Konstitusi membuat keputusannya sebagai tanggapan atas gugatan yang diajukan oleh partai sayap kanan Vox Spanyol. Pemimpin Vox Santiago Abascal pada Rabu menyerukan Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez untuk mundur.
“Kami tidak dapat merayakan keputusan tersebut karena kami memiliki bukti bahwa pemerintah bersedia melanggar hukum dan menodai konstitusi,” kata Abascal
