KaltaraPostNews – Pimpinan DPRD Jatim menggelar pertemuan khusus dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Rabu (27/7) kemarin.
Pertemuan itu membahas perkembangan ekonomi makro dengan mengundang perwakilan BPK RI di Jatim.
Hasil dari pertemuan itu diungkap oleh Ketua DPRD Jatim Kusnadi. Menurut politikus asal PDI Perjuangan, pemerintah daerah di seluruh Jatim diminta BPK untuk memperbaiki kinerja khususnya menyangkut realisasi pendapatan dan belanja daerah jika berkaca dengan pelaksanaan APBD tahun 2020 lalu.
“Bu Gubernur Jatim kami undang untuk mendorong pemerintah kabupaten/ kota diJatim yang realisasi anggarannya tidak mencerminkan perbaikan sektor kesehatan supaya segera di perbaiki tahun. Mengingat, pandemi Covid-19 masih berlangsung,” kata Kusnadi, mengutip Surabaya PostNews ,Jumat.
Secara garis besar masukan yang diberikan BPK perwakilan Jatim itu hanya menyangkut kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim tahun 2020 dan tindak lanjut dari LHP BPK terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2020.
“BPK hanya mendiskripsikan apa yang terjadi di tahun 2020 tentang kondisi fiskal. Harapannya supaya bisa dimaksimalkan di tahun 2021 khususnya menyangkut pemulihan ekonomi masyarakat Jatim secara makro,” beber Kusnadi.
Sebelumnya Kusnadi juga mengkritisi penanganan Covid-19 yang terlalu mengedepankan sisi kesehatan. Padahal sisi ekonomi juga tak mungkin ditinggalkan karena saling terkait untuk meningkatkan imunitas masyarakat dalam menghadapi pandemi.
“Kalau masyarakat kelaparan akibat terlalu lamanya pembatasan aktivitas sosial ekonomi juga bisa menimbulkan gejolak di masyarakat. Bahkan korban jiwa yang tak sedikit juga bisa terjadi karena ketahanan masyarakat kita sangat rentan,” pungkasnya. (ud/ayd)
